Di samping masalah-masalah manajemen, rumah sakit kita juga menghadapi masalah-masalah yang lebih mendasar, yaitu aspekaspek filosofi. Apakah RS harus tetap merupakan instansi social yang non-profit making atau boleh profit making?

Dalam Majalah Manajemen (No. 4, Mei 1981) telah dikemukakan sebuah artikel: “Organisasi Rumah Sakit Mengapa Kurang Efektif?” Artikel tersebut ditulis oleh J. Sadiman, dan mengemukakan aspekaspek hubungan antara pengurus/yayasan yang memiliki rumah sakit dengan direksi rumah sakit serta kemungkinan adanya kekaburan mengenai menajemen organisasi rumah sakit.
Masalah manajemen rumah sakit pada akhir-akhir ini memang banyak disorot. Tidak saja atas keluhan-keluhan masyarakat yang merasa kecewa dengan pelayanan rumah sakit, baik dari segi mutu, kemudahan, dan tarif, tetapi juga perkembangan zaman yang memang sudah mendesak ke arah perbaikan-perbaikan itu.

Setidak-tidaknya ada beberapa alasan untuk meningkatkan kemampuan manajemen rumah sakit:

1. Perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang cepat.
Dalam 10-20 tahun terakhir, ilmu kedokteran (termasuk di Indonesia) telah berkembang tidak saja ke tingkat spesialisasi dalam bidang-bidang ilmu kedokteran, tetapi sudah ke superspesialisasi.
Sejalan dengan ini, teknologi yang dipergunakan juga semakin meningkat. Bisa dipahami bahwa investasi dalam dunia kedokteran dan rumah sakit akan semakin mahal (termasuk human invesmentnya). Karena itu, manajemen rumah sakit yang tidak baik akan menimbulkan pelayanan kesehatan yang semakin mahal atau sebaliknya, bahwa rumah sakit tidak dapat berjalan dan bangkrut. Dalam hal ini perlu disadari bahwa dengan perkembangan tersebut, pelayanan rumah sakit pada dasarnya memang cenderung menjadi mahal”.

2. Demand masyarakat yang semakin meningkat dan meluas. Masyarakat tidak saja menghendaki mutu pelayanan kedokteran yang baik, tetapi juga semakin meluas. Masalah-masalah yang dahulu belum termasuk bidang kedokteran sekarang menjadi tugas bidang kedokteran. Terjadi apa yang disebut proses medicalization. Dapat dimengerti bahwa karenanya beban rumah sakit akan semakin berat.

3. Dengan semakin luasnya bidang kegiatan rumah sakit, semakin diperlukan unsur-unsur penunjang medis yang semakin luas pula, misalnya: masalah-masalah administrasi, pengelolaan keuangan, hu-bungan masyarakat dan bahkan aspek-aspek hukum/legalitas. Belum lagi kehendak pasien yang menghendaki unsur penunjang nonmedis yang semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan manusia masa kini. Manajemen rumah sakit dengan demikian akan semakin kompleks. Makin lama makin dirasakan perlunya peningkatan pengelolaan rumah sakit secara profesional.

Ada kesan bahwa kecenderungan di atas kurang diperhitungkan. Rumah sakit seolah-olah “ketinggalan kereta” menanggapi kecenderungan itu. Di samping itu, juga masalah-masalah yang elementer banyak yang belum terselesaikan, misalnya seperti yang ditulis oleh J. Sadiman, yaitu hubungan antara direksi rumah sakit dan pemilik rumah sakit (yayasan) sehingga sering terjadi kesalahpahaman di antara keduanya.

Rumah sakit di Indonesia untuk sebagian besar (± 70%) dimiliki oleh Pemerintah. Sebagian rumah sakit swasta didirikan oleh lembaga-lembaga/yayasan, khususnya dengan latar belakang keagamaan atau lembaga-lembaga sosial lainnya, yang biasanya diprakarsai oleh kalangan masyarakat atau orang-orang yang terhormat. Sudah tentu, rumah sakit seperti ini membawa missi sosial dan karena itu tidak profit making. Mungkin karena sifat non-profit making inilah, ada kesan bahwa rumah sakit seperti ini dikelola “asal jalan” dan sematamata mengutamakan pelayanan medis pasien-pasien yang dirawat. Kerugian yang ada biasanya akan ditangani lembaga-lembaga keagamaan/sosial yang bersangkutan, dari donasi/sumbangan yang diperolehnya.

Baru pada akhir-akhir ini, terutama pada sekitar tahun 1975, muncul rumah sakit swasta di kota-kota besar, yang dikelola dengan motivasi yang agak berlainan. Meskipun rumah sakit ini tidak secara berterus terang merupakan lembaga yang profit making, akhirnya toh tidak dapat disembunyikan bahwa rumah sakit ini mempunyai kemampuan finansial yang kuat yang tentunya sulk untuk menyatakan bahwa rumah sakit ini adalah non-profit making dan sosial sematamata. Fenomena ini telah menumbuhkan polemik baru dari segi filosofis, yaitu apakah rumah sakit dimungkinkan dikelola secara “bisnis” dalam arti menjadi suatu instansi yang profit making? Polemik ini sudah tentu menyangkut landasan kenegaraan/falsafah kenegaraan kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Meskipun demikian, dalam perkembangan dewasa ini, rumah sakit toh tidak mungkin dikelola semata-mata sosial. Dalam keadaan sekarang, hampir seluruh rumah sakit swasta menghadapi realita kehidupan yang semakin meterialistis. Rumah sakit harus membayar teknologi kedokteran, listrik, air, dapur, dan bahkan imbalan jasa dokter dan paramedic dengan mengikuti harga pasar. Dalam keadaan inilah, dari segi manajemen, rumah sakit yang selama ini memang lebih mementingkan aspek sosial, seolah-olah ketinggalan “kereta”. Tidak terlepas dalam hubungan ini adalah rumah sakit pemerintah di mana meskipun seluruh biaya eksploitasi/personel/gedung dan lain sebagainya ditanggung oleh pemerintah (secara teoretis), keperluan mengelola rumah sakit sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen adalah sangat mutlak.

Hubungan Dokter—Rumah Sakit
Masalah ini juga sangat pelik. Seperti dikatakan di atas, hampir seluruh rumah sakit yang besar sekalipun tidak memiliki dokter ahli yang tetap. Dewasa ini mereka bekerja secara lepas dan tersendiri dan rumah sakit semata-mata memberikan hak kepada dokter-dokter untuk merawat pasien di rumah sakit. Sebagian rumah sakit me-nyelenggarakan hubungan kerja secara part time untuk suatu jabatan rumah sakit tertentu, misalnya untuk direksi medis atau kepala-kepala bagian. Namun sudah ada rumah sakit swasta yang justru melepas keterikatan dengan dokter-dokter ahli ini. Hubungan ini membawa implikasi yang pelik dalam hubungan keuangan. Menjadi pertanyaan, pasien yang dirawat di rumah sakit itu pasien dokter atau pasien rumah sakit? Apabila mereka itu pasien para dokter, bukankah rumah sakit harus berterima kasih kepada dokter-dokter? Dokter-dokter dengan demikian benar-benar “tamu rumah sakit”. Artinya, orang yang dihormati, berada di luar organisasi rumah sakit, tetapi menentukan jalannya rumah sakit, karena ± 80% dari biaya rumah sakit pada hakikatnya dikontrol oleh dokter-dokter.

Dengan peranan yang besar dari para dokter dan sebaliknya, begitu “kendornya” hubungan antara dokter dan rumah sakit dewasa ini tidak saja memberi dokter posisi unik di rumah sakit, tetapi juga sangat berpengaruh dalam memberikan warna terhadap pengelolaan rumah sakit secara keseluruhan. Karena itu, banyak direktur rumah sakit yang sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi dokter-dokter.

Meskipun demikian, dengan adanya kebutuhan untuk mening- katkan manajemen rumah sakit seperti di atas, pola-pola hubungan itu sudah harus diletakkan dari sekarang. Dalam menghadapi masalah ini, rumah sakit (sebenarnya) lebih banyak harus menyesuaikan dini dengan kebijalcsanaan pemerintah, karena hampir semua dokter spesialis berada dalam kewenangan pemerintah.

Dan i segi manajemen, rumah sakit dapat saja bertahan -dalam ke- adaan sekarang, artinya mempertahankan status hubungan sebagai “dokter tamu” atau “status part timer” dengan dokter-dokter ahli, atau sebagai “konsultan”, namun (akhirnya) masyarakat yang menjadi korban. Seperti yang kita lihat sekarang, di mana terjadi disparitas yang besar antara rumah sakit pemerintah dan swasta. Rumah sakit pemerintah mampu memberikan pelayanan yang murah, sehingga banyak dimanfaatkan °rang, tetapi berakibat kualitas pelayanannya sering dianggap kurang. Sebaliknya, dari segi pengabdian merupakan tempat pengabdian yang utama. Sedangkan di rumah sakit swasta, mereka memperoleh insentif dari aspek-aspek material. Disparitas ini mengesankan bahwa rumah sakit swasta untuk golongan yang mampu dan rumah sakit pemerintah untuk melayani golongan yang kurang mampu. Tetapi, dalam perkembangan waktu, rumah sakit pemerintah pun didorong untuk memiliki fasilitas golongan yang mampu dengan timbulnya fasilitas-fasilitas khusus di rumah sakit pemerintah. Di sini, juga diakomodir kepentingan dokter dari segi material.

Keadaan seperti ini, pada akhir-akhir ini telah memperoleh perhatian. Konon sedang dipikirkan, bagaimana rumah sakit juga dapat memiliki dokter-dokter ahli yangfid/ time, sehingga pelayanan rumah sakit semakin dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Pengelolaan Rumah Sakit
Pengelolaan rumah sakit sehari-hari menjadi wewenang dan tugas di- reksi rumah sakit sendiri. Pada dasarnya, betapapun (mungkin) ke- bijaksanaan yang diberikan oleh pengurus yayasan/pemilik rumah sakit mungkin sudah baik, citra rumah sakit akan terbentuk oleh pe- laksanaan tugas sehari-hari.
Scperti dikatakan di atas, masalah-masalah ini menjadi semakin komplelcs. Pelayanan administrasi/penunjang/hubungan masyarakat dan aspek-aspek hukum/peraturan rumah sakit semakin luas. Hal ini memerlukan penanganan manajemen secara lebih profesional. Hospital management telah berkembang menjadi ilmu yang tersendiri. Sebaliknya, dengan peningkatan ilmu kedokteran ke tingkat super- spesialisasi, ada anggapan bahwa dokter-dokter (secara profesional) sayang apabila menangani masalah-masalah yang nonmedis.

Masalah itu perlu dikemukakan, karena peranan dokter adalah sangat kuat dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia dewasa ini, yang dengan sendirinya mempengaruhi jalannya organisasi-organisasi rumah sakit, yaitu penyelenggaraan organisasi diagnostik, therapy, perawatan pasien, penyediaan/logistik, adiminstrasi/keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan lain sebagainya.

Tentunya akan sangat ideal, apabila seorang direktur adalah se- orang dokter yang telah memperoleh pendidikan dalam Hospital Management. Tidak berlebihan bahwa para manajer rumah sakit di Indonesia telah banyak belajar dari pengalaman, namun dalam meng- hadapi perumahsakitan yang semakin komplelcs, masalah ini perlu dipecahkan, sehingga kemampuan rumah sakit menyelenggarakan rumah sakit itu dapat ditingkatkan.

Struktur Organisasi
Dengan memperhatikan uraian di atas, jelaslah bahwa ada tiga badan yang semestinya sangat penting dengan tugas dan wewenang yang cukup jelas, yaitu:
1. Pemilik Rumah Sakit/Yayasan/Governing Board.
2. Direksi Rumah Sakit.
3. Staf Kedokteran (Medical Staff).
Ketiga Badan ini, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, saling mengisi dan mengontrol, sehingga tercapai keseimbangan untuk mengarahkan tujuan yang hendak dicapai oleh rumah sakit itu.

Tetapi, khusus di Indonesia, ketiga badan ini pada umumnya masih sering terjadi semacam conflict of interest dari masing-masing anggota badan tersebut, karena dari segi personalia sering tidak dapat dipisahkan tugas seorang dokter yang menjadi direksi rumah sakit yang sekaligus merawat pasien. Atau anggota yayasan yang juga merawat pasien. Dalam tahap sekarang masalah ini memang (dalam batas-batas tertentu) tidak dapat dihindari, karena peranan yang besar dari para dokter dalam badan-badan tersebut. Masalah ini dalam tahap pertama tentunya dapat dikurangi dengan suatu job discription yang sejelas-jelasnya. Di masa depan, dengan perkembangan rumah sakit yang semakin kompleks, tentunya dianjurkan adanya pemisahan yang jelas. Dalam hubungan ini, untuk kemudahan komunikasi, ketiga badan ini dapat membentuk semacam “Badan Musyawarah” yang merumuskan dan menampung permasalahan-permasalahan yang ada, sebelum diputus oleh yayasan/ Governing Board/pemilik rumah sakit.

Kepentingan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan rumah sakit memang sudah mendesak. Dalam tahap pertama, perlu disadari pentingnya keseragaman pandangan di antara pendukung suatu rumah sakit, baik pengurus yayasan, direksi dan para dokter, rumah sakit, lambat atau cepat, semakin dihadapkan pada masalah-masalah yang semakin pelik. Untuk itu pengelolaan rumah sakit harus semakin ditingkatkan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang berlaku.

Apabila masalah ini sudah dicapai, direksi rumah sakit yang bertugas mengelola rumah sakit akan banyak didorong dan lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip Hospital Administration secara semestinya.